Otoritas Moskow berencana mengujicobakan pemilihan elektronik berbasis blockchain dalam pemilihan dewan mahasiswa di akhir Juni 2019, menetapkan metode yang mungkin akan diterapkan pemilihan walikota berikutnya, kantor berita Rusia TASS melaporkan pada 6 Mei.
Menurut laporan itu, proyek ini akan diuji dengan dukungan dari Departemen Teknologi Informasi (DIT) Moskow dan Komisi Pemilihan Kota Moskow (Mosgorizbirkom).
Wakil kepala DIT Artem Kostyrko mengungkapkan bahwa spesifikasi teknis untuk program percontohan akan pergi ke Mosizbirkom pada pertengahan Mei untuk persetujuan. Setelah undang-undang yang diperlukan disahkan dan komisi menyetujui spesifikasi, DIT akan meluncurkan program di depan umum, kata Kostyrko.
Dewan kota Moskow pertama kali mengajukan RUU untuk menggunakan blockchain dalam sistem e-voting pada bulan Februari. Pada akhir April, Duma Rusia mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan Duma Kota Moskow untuk melakukan e-voting selama pemilihan berikutnya pada 8 September. Duma Kota Moskow berencana untuk melindungi proses dan hasil e-voting dengan teknologi ledger terdistribusi (DLT).
United Rusia, partai yang berkuasa dari Federasi Rusia, meluncurkan platform yang mendukung blockchain untuk e-voting pada bulan Maret.
Sementara itu, aktivitas yang terkait dengan blockchain dan industri kripto sebagian besar tetap tidak diatur di Federasi Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menetapkan batas waktu 1 Juli 2019 bagi pemerintah untuk mengadopsi peraturan tersebut.
Pekan lalu, Cointelegraph melaporkan tentang proyek baru pemerintah Singapura, OpenCerts, yang dirancang untuk memberikan siswa dari 18 lembaga pendidikan Singapura sertifikat digital berbasis blockchain mulai tahun 2019.
Bitcoiner Pro Indonesia
@Proindonesia
